Sejarah judi legal di indonesia, peraturan pemerintahan ‘mengharamkan’ judi mulai diubah-ubah. Dijaga advokat Farhat Abbas, seorang pedagang sayur, Suyud dan Liem Dat Kui, ajukan judicial ulasan untuk melegalkan judi.
Suyud sebagai pedagang yang sempat diamankan dalam kasus judi, sama barang bukti Rp 58.000. Dia ditahan sepanjang empat bulan satu minggu. Suyud terlilit pasal yang sekarang digugatnya.
Dan Mr Liem Dat Kui masyarakat Tionghoa yang tercatat sebagai masyarakat Negara Indonesia punyai argumen lain. Liem Dat Kui memandang judi ialah sisi dari adat.
Farhat, si advokat minta MK merestui permintaan client-nya (pemohon) dengan mengetes pasal 303 ayat (1), (2), dan (3), pasal 303 ayat (1), (2) KUHP dan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 UU No.tujuh tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian yang dinilai batasi hak asasi manusia. Pengajuan judicial ulasan dilaksanakan Rabu 21 April 2010 lalu ke Mahkamah Konstitusi.
Membangun Perjudian Legal
Sebenarnya, walau polemis dan memacu masalah, bandar judi legal pernah diterapkan di Indonesia. Pada jaman Provinsi Jakarta dipegang Ali Sadikin, judi untuk menyangga pembangunan pernah dilegalkan Sejarah judi legal di indonesia.
Ali Sadikin sebagai gubernur DKI Jakarta sepanjang 11 tahun (1966-1977) waktu itu mengetahui uang panas judi dapat digabungkan untuk melakukan perbuatan hal positif. Pria yang dekat dipanggil Bang Ali ini juga putuskan melegalisasi perjudian. Karena itu disahkankan sebuah casino yang didanai pebisnis Apyang dan Yo Putshong.
Hasilnya tidak percuma. Bujet pembangunan DKI yang sebelumnya hanya Rp 66 juta naik tajam sampai lebih Rp 89 miliar dalam tempo 10 tahun. Maknanya rerata /tahun sekitaran Rp 890 juta, naik lebih dari 1000 %. Bang Ali juga membuat sekolah, puskesmas, pasar. Jakarta dibenahi jadi lebih kinclong.
Pencarian VIVAnews, tidak cuman membuat casino, jaman Bang Ali ada juga lotre yang dinamakan Toto dan Nalo (Nasional Lotre).
Lotre di indonesia
Lotre semakin berkembang sampai jaman Orde Baru. Misalkan, untuk mengumpulkan dana penyelenggaraan PON VII di Surabaya pada 1969, Pemda Surabaya mengeluarkan Lotto alias Lotres Totalisator. Selanjutnya ada Toto KONI yang dihapus tahun 1974.
Tetapi usaha melegalkan judi terus dipikir. Tahun 1976 Depsos lakukan study banding ke Inggris untuk mengeluarkan forecast yang dipandang tidak memunculkan ekses judi karena karakternya cuman tebak-tebakan. Tetapi dengan mempertimbangkan semua imbas, terhitung untung ruginya, forecast baru dapat dikerjakan 7 tahun setelah itu.
Pada Desember 1985, Coupon Berhadiah Porkas Sepak Bola disahkan, disebarkan, dan dipasarkan. Saat itu arah Porkas mengumpulkan dana warga untuk mendukung pembimbingan dan peningkatan prestasi olahraga Indonesia. Porkas lahir berdasar UU No 22 Tahun 1954 mengenai Undian. Porkas tersebar sampai tingkat kabupaten dan anak-anak di bawah umur 17 tahun dilarang jual, mengedarkan, dan membeli.
Akhir 1987, Porkas berbeda nama jadi Coupon Bantuan Olahraga Berhadiah (KSOB) dan memiliki sifat lebih realitas. Tetapi dengan argumen memunculkan imbas negatif karena jumlahnya dana warga dusun yang terhisap, karena itu tahun 1989 pemasaran coupon ini disetop.
Saat yang bertepatan nampaklah permainan baru yang diberi nama Bantuan Pemurah hati Sosial Berhadiah (SDSB). Tetapi tahun 1993, pemerintahan mengambil ijin penyelenggaraan SDSB.